Saturday, 19 November 2016

Membuat perusahaan holding Pertamina kebutuhan baru hukum, ahli bersikeras

NOOy - Kementerian badan usaha (BUMN) rencana untuk membuat Pertamina perusahaan induk untuk perusahaan-perusahaan milik negara energi sesuai dengan praktek-praktek standar internasional dan dengan demikian memerlukan tidak ada undang-undang baru atau revisi undang-undang yang sudah ada, ahli hukum mengatakan.

Hukum internasional Universitas Indonesia yang ahli Hikmahanto Juwana mengatakan mendirikan perusahaan holding BUMN di sektor energi adalah proses restrukturisasi yang umum untuk kelas atas kinerja perusahaan, bertujuan untuk kapasitas keuangan yang kuat dan efisiensi yang lebih baik.

Hikmahanto menunjukkan bahwa pemerintah Singapura dan Malaysia telah menciptakan "Super menahan" perusahaan pada tingkat pelayanan, serta sub menahan perusahaan di BUMN tingkat. Indonesia baru saja menciptakan perusahaan holding BUMN di bisnis semen dan pupuk.


"Sebagai mendirikan perusahaan holding ini merupakan praktik normal, peraturan pemerintah [PP] cukup untuk melayani sebagai landasan hukum, kecuali jika pemerintah ingin menciptakan sebuah perusahaan super menahan Kementerian tingkat, dalam hal hukum tertentu akan dibutuhkan," katanya dalam sebuah pernyataan pers di Jakarta pada hari Jumat.

Di tengah-tengah kekacauan kronis dalam pengelolaan minyak dan gas, Hikmahanto melanjutkan, pembentukan Pertamina sebagai perusahaan holding adalah diperlukan untuk memastikan manajemen energi terpadu.

Ia berpendapat seperti khawatir tentang pembentukan perusahaan holding antara BUMN itu berlebihan. Pada akhirnya, ini adalah pemerintah dan masyarakat yang menikmati manfaat dalam bentuk dividen besar dan harga bahan bakar, katanya. Baca juga disini Pertamina Solusi Bahan Bakar Berkualitas dan Ramah Lingkungan Aman Sentosa

No comments:

Post a Comment